Email this article Evaluasi Peran Pemberian Konsultansi Inspektorat Daerah: Studi Kasus Pada Kabupaten Padang Lawas Utara
##article.abstract##
Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government's Internal Control System has implications for the implementation of the role of the regional inspectorate as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). The role of the APIP, which previously was only a giver of assurance, then increased its role in terms of providing consultancy. This study aims to evaluate the new role and identify the factors that become obstacles in its implementation. The study was conducted from March to April 2018 and involved nine participants from six agencies in North Padang Lawas District, North Sumatera. Evaluation of the role of providing optimal consultancy must be able to fulfill four assessment criteria following the Internal Audit Capability Model (IACM) method. Of the four assessment criteria, the North Padang Lawas Inspectorate District only meets one of the criteria so that the role of the consultancy provider is not optimal. The results of the study also revealed factors that were an obstacle for the North Padang Lawas Inspectorate in implementing the role of consultants. These factors are the lack of the number of auditor personnel, limited HR competence, communication between the inspectorate and the object of examination that is less effective, inadequate facilities and infrastructure, and customs that are still strong.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berimplikasi terhadap pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Peran APIP yang sebelumnya hanya pemberi keyakinan saja, kemudian bertambah peran dalam hal pemberian konsultansi. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi peran baru tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaanya. Studi ini dilakukan pada bulan Maret hingga April tahun 2018 dan melibatkan sembilan partisipan dari enam instansi di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Evaluasi terhadap peran pemberian konsultansi yang optimal harus dapat memenuhi empat kriteria penilaian sesuai dengan metode Internal Audit Capability Model (IACM). Dari empat kriteria penilaian tersebut, Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara hanya memenuhi satu kriteria yang ada sehingga peran pemberi konsultansi yang dilakukan belum optimal. Hasil penelitian juga mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Inspektorat Padang Lawas Utara dalam pelaksanaan peran pemberi konsultansi. Faktor-faktor tersebut adalah kurangnya jumlah personel auditor, kompetensi SDM yang terbatas, komunikasi antara inspektorat dengan objek pemeriksaan yang kurang efektif, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan adat istiadat yang masih kuat.
##article.subject##
Full Text:
PDFDOI: http://dx.doi.org/10.20961/jab.v19i1.293
Jurnal Akuntansi dan Bisnis (JAB)
ISSN 1412-0852 (print), 2580-5444 (online)
Published by Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
JAB on http://jab.fe.uns.ac.id/index.php/jab is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License